Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri
(Perbandingan Fiqh Syafi’iyah Dengan Hukum
Positif Pasal 362 KUHP)
A. Latar Belakang masalah
Islam merupakan agama
yang selalu menebar pesona keindahan dan kedamaian bagi seluruh umat.
Sebagaimana tercakup dalam tujuan pensyari’atan hukum Islam dan dijelaskan
dalam kaidah ushuliyah, Tujuan umum Syar’i dalam mensyari’atkan hukum adalah
untuk merealisir kemashlahatan manusia dalam kehidupan dengan menarik
keuntungan dan melenyapkan bahaya bagi mereka. (Abdul Wahab Khallaf , Kaidah – kaidah Hukum Islam
Ilmu Ushul fiqh, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)
,hal 321). Adapun kebutuhan manusia yang dijaga itu tercakup dalam tiga hal yaitu Dharuriah
(pokok), kebutuhan Hajiyah (sekunder), dan kebutuhan Tahsiniah (Pelengkap).
Dari ketiga hal ini yang paling penting untuk dipelihara adalah kebutuhan yang
bersifat dharuriyah (pokok), karena kalau seorang manusia tidak
terpenuhi kebutuhan dharuriyah nya, maka akan timbul kehancuran bagi
mereka. Hal–hal yang bersifat primer (dharuriyah) bagi manusia dalam hal
ini berpangkal kepada pemeliharaan lima perkara, yaitu : agama, jiwa, akal,
kehormatan, dan harta.Berdasarkan teori ini, pencurian merupakan salah satu
gejolak sosial yang dapat mengganggu kebutuhan primer masyarakat dan juga merupakan
salah satu gejolak yang sangat buruk dan sulit untuk dihilangkan secara
menyeluruh. Islam telah mengharamkan pencurian dan telah menetapkan hukuman
terhadap pencuri dengan hukuman had dan ta’zir, sebagai balasan terhadap
perbuatannya. Para ulama telah sepakat bahwa setiap barang yang dapat di
miliki, dapat dijual, dan bisa digantikan dengan barang lain, maka pencurian
terhadap barang- barang ini dikenakan hukuman potong tangan. (Ibn Rusyd, Bidayah
al Mujtahid, Juz II, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t), hal 337).
Tujuan hukum Pidana menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (K.U.H.P) adalah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak
dan kepentingan masyarakat terjamin. (Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung: CV Armico, 1985), hal 148).Dari tujuan ini dapat kita ketahui
bahwa tujuan hukum Positif dan hukum Islam mempunyai suatu kesamaan. Namun
dalam hukum positif kepentingan-kepentingan hukum yang di lindungi disini ada
enam bagian, yang meliputi ; jiwa seseorang, badan, kehormatan, kemerdekaan,
dan harta benda. Satu hal yang berbeda adalah UU mengakui kemerdekaan bagi
setiap warga dan tidak mengakui adanya perbudakan. Menurut K.U.H.Pidana,
pencurian merupakan suatu hal yang terlarang dan diancam dengan hukuman berupa
siksaan badan, bukan potong tangan. Tetapi kalau melihat kepada adanya
keistimewaan dari hukum pidana yaitu hukuman yang dapat mencakup kepada hukuman
yang bisa melanggar kepribadian seseorang yang di kenakan hukuman, misalnya
hukuman mati, didenda dan di penjara, atau bila melihat kepada hukuman mati
bagi para pembunuh bayaran, maka tidak mustahil dalam kasus pencurian dapat
juga dilaksanakan hukuman potong tangan.
Dalam fiqh syafi’iyah
pemberlakuan hukuman potong tangan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu
apabila barang yang dicuri telah sampai nisabnya
(ukuran/kadar harga barang yang dicuri), tidak adanya syubhat terhadap barang curian, dapat dipindahkan kepemilikannya
kepada pihak yang lain, berharga (mempunyai nilai jual), dan halal.
Hukum positif tidak mengenal adanya nisab terhadap barang curian, tetapi
pencuriannya hanya dibedakan menjadi tiga macam ; pencurian ringan, pencurian
berat (pencurian dengan pemberatan), dan pencurian dengan kekerasan. Barang
yang dicuri menurut K.U.H.Pidana tidak mesti barang yang mempunyai nilai
ekonomis, sehingga apabila seseorang mengambil beberapa helai rambut wanita
tanpa izin, maka ia dapat dikatakan sebagai pencuri. Pasal 367(1) KUHP
dijelaskan bahwa:”Jika pembuat atau pembantu dari salah-satu kejahatan dalam
bab ini adalah suami (isteri) dari yang terkena kejahatan dan tidak terpisah
meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau
pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan”. ( Soenarto
Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP Dilengkapi
Dengan Mahkamah Agung Dan Hoog Raad, (Jakarta
Dari Pasal jelas bahwa
dalam hukum positif apabila tindak pidana pencurian di lakukan oleh
suami/isteri maka mereka tidak bisa dituntut dengan syarat tidak pisah meja,
ranjang, dan harta kekayaan. Kalau dalam hukum Islam pencurian ini digolongkan
kedalam pencurian harta syubhat yang
tidak dikenakan hukuman potong tangan. Keistimewaan hukum pidana memungkinkan
hukuman potong tangan diterapkan dalam hukum positif. Namun karena Indonesia
adalah Negara yang berpegang kepada UUD 45 dan berideologi Pancasila yang
mengakui keberadaan beberapa agama, maka ketika kelompok Muslim ingin
memastikan hukum potong tangan diterapkan dalam hukum positif, pihak pemerintah
mencap mereka separatis atau pengacau dan sebagainya. Padahal kalau seorang
Muslim melakukannya maka ia juga harus menerima hukuman itu pula. ( Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi
Syari’at Islam di Aceh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hal 57).
Apabila pemberlakuan
hukum potong tangan di bedakan antara kelompok Muslim dengan non Muslim, hal
ini berlawanan dengan logika hukum yang mengikat kepada setiap orang tanpa
adanya perbedaan dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan
oleh alat negara. Ketika syariah telah telah dituangkan menjadi aturan hukum
dalam suatu masyarakat, maka hukum itu harus di junjung secara bersama-sama.
Sungguh aneh jika dua orang yang mencuri diberikan hukuman yang berbeda hanya
karena yang satu Muslim sedangkan yang lainnya bukan Muslim. Persoalan esensial
lainnya adalah pemberlakuan hukuman potong tangan dianggap melanggar Hak Asasi
Manusia (HAM). Karena ketika tangan si pencuri di potong (amputasi) maka hak
individu pencuri tersebut telah dilanggar. Direktur Aceh
Judicial Monitoring Institut (AJMI) Hendra Budian ketika ditanyakan tentang Qanun potong tangan bagi pencuri
mengatakan melanggar HAM ketika ada orang yang melakukan pencurian, karena
negara tidak dapat memenuhi kesejahteraan warganya. ( Www Serambi News Com ,
Diakses tanggal 27 April 2007).
Dalam hal ini terdapat dua pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yaitu
hak pribadi pada pencuri untuk tidak disiksa dan hak mendapatkan keamanan dan
perlindungan terhadap harta masyarakat. Namun dari kedua hal ini tentulah hak
pribadi pencuri tidak dilanggar kalau ia tidak melanggar hak orang lain.
Masyarakat modern menganggap potong tangan suatu hal yang berat dan tidak
layak. Mereka mengharapkan kasih sayang masyarakat kepada penjahat, tetapi
tidak meminta kasih sayang dari penjahat terhadap masyarakat yang telah
menggangu ketentraman masyarakat, sehingga masyarakat selalu dalam kecaman rasa
takut terhadap dirinya dan hartanya. ( Mu’ammal Hamidi Dkk, Terjemahan
tafsir ayat Ahkam Ash- Shabuni, (Surabaya
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang
ingin penulis kaji dan teliti terumus dalam dua
pertanyaan:
1. Bagaimana konsep fiqh syafi’iyah dan hukum positif
tentang pemberlakuan hukum terhadap tindak pidana pencurian.
2. Relevansikah jika
hukuman potong tangan diterapkan dalam hukum positif Indonesia
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Bagaimana konsep fiqh syafi’iyah
dan hukum positif tentang pemberlakuan hukum terhadap tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengkaji
relevansikah jika hukuman potong tangan diterapkan dalam hukum positif Indonesia
D. Penjelasan Istilah
1. Hukuman
Dr Muslim, MA dalam bukunya fiqh
muqarran memberikan pengertian hukum adalah: hukum berasal dari bahasa arab
yang arti logawinya adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu, atau meniadakan
ketentuan itu. Sedangkan menurut istilah fiqh hukum adalah:
خطب
الله المتعلق بأفعال المكلفين إقتضاءً او تخييرا او وضعا
Artinya : Titah Allah yang berkaitan dengan aktifitas
orang mukallaf berupa tuntutan atau pilihan atau ketetapan. ( Muslim Ibrahim, Pengantar
Fiqh Muqarran, (Jakarta: Erlangga, 1990), hal 5).
Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia kalimat yang mempunyai pengertian yang sama dengan “tuntutan
atau pilihan atau ketetapan adalah kalimat “Hukuman”. Dimana hukuman berasal
dari kata “hukum” yang ditambah dengan akhiran “an” mempunyai pengertian
ancaman, siksa, dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar
undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. ( Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal 315).
Hukuman dalam istilah fiqh disebut “uqubah”. Syeh Abdul Qadir memberi
definisi uqubah yaitu:
العقو بة هي الجز اء
المقوي للمصلحة علي عصيان الشارع
Artinya: Hukuman adalah pembalasan yang di
tetapkan untuk menjaga kemashlahatan umum terhadap pelanggaran ketentuan
syara’. ( Abdul Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ Al Jinai Al Islami Muqarrab bil
Qanun Al-Wadhi, (Beirut Libanon: Dar Al Qutub Al-Araby, t.t.), hal 609).
Dari penjelasan ini, hukuman yang dimaksud dalam penulisan
ini adalah ancaman atau sanksi pembalasan dan siksaan atas suatu perbuatan yang
melanggar hukum.
Hukuman itu ditetapkan untuk memelihara dan menciptakan
kemashlahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang tercela, karena
Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin. Untuk memberi petunjuk dan
pelajaran kepada manusia.
2. Tangan
Tangan merupakan salah satu
bagian dari anggota tubuh, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tangan berarti;
anggota badan dari siku sampai ke ujung jari atau dari pergelangan sampai ujung
jari. Syekh Ibrahim menyatakan: ” Kata-kata tangan (يد ) secara bahasa adalah mulai dari ujung jari
hingga bahu, kalau menurut istilah fuqaha’ dalam bab wudhu’ mulai dari ujung
jari hingga siku, sedangkan dalam bab sirqah (pencurian) dan seumpamanya mulai
dari ujung jari hingga kepada pergelangan. (Syekh Ibrahim,
Al Bajuri ‘Ala Syarh Matn At-Taqrib,Juz I, (Semarang: Putera Semarang,
t.t.), hal 50).Tangan yang
dipotong karena hukuman had yang penulis maksudkan disini mulai dari
pergelangan hingga kepada ujung jari.Jadi yang dipotong adalah pada
pergelangannya.
3.
Pencuri
Dalam bahasa Arab pencuri
berasal dari kalimat ism fa’il yaitu
:”سا
رق ” yang mempunyai pengertian yaitu:
أخذ ه منه خفية وحيلة
“ Mengambil Sesuatu benda secara
sembunyi-sembunyi dan diam-diam”. (Louis Ma’luf, Al-Munjid, (Beirut: Al-Kalsulikiyah, t.t.), hal 331).
Syeikh Syihabuddin menyatakan bahwa pencurian
adalah mengambil sesuatu (harta) orang lain yang tiada syubhat baginya, secara sembunyi-sembunyi pada tempat
penyimpanannya yang layak ( Syekh Syihabuddin Al Qulyubi, Al Mahalli ‘Ala Minhaj, Juz II, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hal
187).
Ibn Rusyd mendefinisikan, pencuri ialah orang
yang melakukan tindakan mengambil barang (harta) orang lain secara
sembunyi-sembunyi tanpa diberi kepercayaan untuk menjaga barang tersebut. Dalam
Kamus Istilah Agama, “pencuri/ sariqah”
diartikan dengan perbuatan seseorang berupa mencuri, yaitu mengambil harta
orang lain secara diam-diam dari tempat yang layak untuk disimpan. ( M
Shodiq, Kamus Istilah Agama,
(Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1990), hal 300).
Pencurian yang penulis maksudkan disini adalah pelaku atau
orang yang melakukan suatu perbuatan mengambil barang (harta) milik orang lain
secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak.
4. Hukum Positif
Rien G Karta Saputra, Menjelaskan arti Hukum
Positif adalah : Hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu, hukum yang
berlaku sekarang ditanah air kita adalah Hukum Positif Indonesia. ( Rien G
Karta Saputra, Pengantar Hukum Lengkap, (Jakarta: Bina Aksara, Cet I,
1988), hal 25).
E Ultrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum
Indonesia, memberikan pengertian Hukum Positif adalah : Hukum yang berlaku pada
saat ini atau hukum yang berlaku pada saat – saat tertentu dan pada tempat
tertentu. ( E Ultrecht, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Penerbit
dan Balai Buku Ikhtiar, Cet IX, 1966), hal 38).
Berdasarkan dari dua pengertian diatas,
maka yang penulis maksudkan dari Hukum Positif disini adalah hukum yang sedang
berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
E.
Metode Penelitian
Pembahasan
dalam jurnal ini tertumpu pada perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif
Indonesia tentang hukuman
terhadap pencuri dan relevansinya hukuman potong tangan bagi pencuri jika
diterapkan dalam hukum positif Indonesia Indonesia
Dalam masalah pembahasan dan pengumpulan data penulis menggunakan metode
penelitian Komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan
antara hukum pencurian dalam Fiqh Syafi’iyah dengan hukum yang ada dalam
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian. Selanjutnya penulis
menggunakan metode penulisan deskriptif analisis yaitu dengan membahas
masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan
buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan untuk kemudian dicari jalan
keluarnya. (Soedjono dkk, Metodelogi
Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),
hal. 22-23).
Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Reseach) yaitu
menelaah dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan atau
penelitian berdasarkan sumber-sumber rujukan yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas yang ada di perpustakaan STAI Al-‘Aziziyah Samalanga, serta
perpustakaan lainnya. Sumber data utama adalah kitab-kitab yang berkaitan
tentang fiqh jinayah seperti At-
Tasyri’ Al Islami Muqarran bil Qanun Al-Wadhi (Abdul
Qadir ‘Audah), Tuhfatul muhtaj (Ibnu Hajar Al-Haitami), Bidayatul Mujtahid (A.
Dzajuli), Al Bajuri (Syehk Ibrahim), Al mahalli (Syehk
Syihabuddin), Tafsir Ahkam (Syehk H A Halim Hasan), Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Dan lain-lainnya.
Adapun
sumber data sekunder / data pendukungnya penulis merujuk pada beberapa buku
diantaranya adalah seperti: Ilmu Hukum (Satjipto Raharjo), Fiqh
Sunnah (Sayid Sabiq), Hukum Acara Peradilan Islam (Raihan Rasyid),
dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
Pengertian Pencurian
Pengertian pencurian secara etimologi adalah mengambil
sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara terminologi (Menurut istilah
fiqh) pencurian adalah mengambil barang-barang (harta) orang lain secara
sembunyi-sembunyi pada tempat penyimpanannya terhadap harta yang bukan miliknya
baik sebagian atau seluruhnya. ( Syehk Syihabuddin Al-Qulyubi, Al-Mahalli,
Juz IV, hal 187)
Dalam
kalangan orang Arab yang di katatakan dengan pencurian adalah:
من جأ مستترا إلى حرز فأخذه منه ما ليس له
Artinya: pencuri adalah orang yang datang secara
sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan suatu barang untuk mengambil sesuatu
yang bukan miliknya. (Abdul Karim Al-Quzwaini, Al-Muharra,
Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, hal .433.)
Dari pengertian di atas jelas bahwa pencurian merupakan
suatu perbuatan kejahatan untuk mengambil harta milik orang lain dari tempat
penyimpanannya yang layak. Pencurian termasuk kedalam jarimah hudud yang
mempunyai pembahasan tertentu secara terperinci. Adapun pengertian pencurian
menurut Syehk Syamsuddin (salah
seorang ulama As-Syafi’iyah) adalah:
أخذه خفية ظلما
من حرز مثله
Artinya:
mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi secara dhalim dari tempat
penyimpanannya.
Orang
yang mengambil barang milik orang lain dengan sangkaan miliknya sendiri, dan orang
yang mengambil hartanya sendiri dengan sangkaan milik orang lain, tidak
dikatakan mencuri karena pda kedua kejadian tersebut proses mengambil tidak
secara dhalim. (tanpa hak dengan maksud untuk memiliki harta orang lain)
Untuk
mengetahui pengertian pencurian menurut hukum positif, maka kita perlu untuk
melihat lebih jauh penjelasan yang terdapat dalam KUHPidana dan penjelasannya.
Kata
“curi” secara bahasa artinya adalah mengambil dengan diam-diam,
sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Menurut hukum positif
pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau
sebagiannya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum. ( Pipin Syarifin, Hukum
Pidana Indonesia, hal.8) Definisi ini sesuai dengan bunyi pasal 362 (1)
KUHPidana yaitu “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau
sebagian termasuk kepunyaan oang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu
dengan melawan hak, dan hukum , karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya
lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”
Dari
definisi diatas dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil milik orang lain
untuk dimiliki dengan tanpa hak adalah perbuatan yang melanggar dengan
ketentuan undang-undang. Dan dari pasal 362 (1) terdapat berberapa unsur
pencurian yaitu :
1)
Adanya
perbuatan pelaku yang mengambil tanpa hak.
2)
yang diambil
harus berupa satu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
3)
Perbuatan
yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.
Dasar Hukum Larangan Pencurian
Dasar
hukum larangan pencurian dalam agama Islam adalah surat Al Maidah ayat 38.
و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء
بماكسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (الماء دة : 38)
Artinya : Laki – laki yang mencuri dan perempuan yang
mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana
(Al Maidah:38)
Asbabun
nuzul dari ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dari
Abdillah bin Amrin adalah, pada zaman Rasulullah Saw ada seorang perempuan yang
mencuri, kemudian perempuan itu di potong tangannya, sebagaimana di perintahkan
Allah SWT dalam ayat ke 38 ini. ( A. Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul Studi
Pendalaman Al Qur’an, hal.312).
Dalam
ayat tersebut Allah secara tegas menetapkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan
perbuatan pencurian baik laki-laki maupun perempuan maka akan dikenakan hukuman
had yaitu potong tangan sebagai balasan dari perbuatannya. Tidak ada
perbedaan antara laki-laki yang mencuri dengan perempuan terhadap hukumannya.
Dasar
hukum larangan mencuri dalam hukum positif adalah KUHP pasal 362 ayat 1 “Barang
siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk
kepunyaan oang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,
di hukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun
atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”
Pasal ini merupakan penjelmaan dari UUD 45 pada BAB XA Hak
Asasi Manusia Pasal 28G ayat ke (1) satu
yaitu :”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. (Undang – Undang Dasar Tahun 1945,
Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, hal. 75)
Yang
menjadi dasar utama dalam larangan pencurian adalah UUD 45 sebagaimana yang
telah di sebutkan di atas. Dari pasal 28G tersebut jelas bahwa Negara
melindungi setiap hak pribadi manusia termasuk di dalamnya perlindungan
terhadap harta benda yang ada di bawah kekuasaannya. Pasal 28G Bab Hak Asasi
Manusia UUD 1945 merupakan hasil kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia pada perubahan yang ke dua dari empat perubahan yaitu
tanggal 18 Agustus 2000 yang di ketuai oleh Bapak Prof. Dr.H.M. Amien Rais.
Dasar Hukum Potong Tangan bagi
Pencuri
Untuk melihat dalil-dalil / dasar bagi hukuman potong
tangan bagi pencuri terlebih dahulu perlu diketahui bahwa pencurian di bagi
menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman had dan
pencurian yang diancam dengan hukuman ta’zir. Pencurian yang diancam
dengan hukuman had dibagi menjadi dua yaitu: sariqah sughra (pencurian
kecil atau biasa) dan sariqah qubra (pencurian besar atau pemberatan)
Pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara sembunyi-sembunyi.
Sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain terang terangan
atau dengan kekerasan.
Pencurian yang diancam hukuaman takzir ada dua
jenis, pertama, pencurian yang diancam dengan hukuman had, namun
tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had karena ada hal yang
syubhat (seperti mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama). Kedua,
mengambil harta dengan sepengetahuan
pemiliknya, dengan tidak menggunakan kekerasan (seperti mengambil jam tangan
yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya
lari atau menggelapkan uang titipan). ( A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 7). Para fuqaha’ sependapat bahwa
seorang pencuri dapat diancam dengan hukuman had (potong tangan), hal
ini sesuai dengan surat
و السارق والسارقة فاقطعوا أيد يهما جزاء بماكسبا نكالا من
الله والله عزيز حكيم)الماء دة : 38(
Artinya : Laki – laki yang mencuri dan perempuan yang
mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana
(Al-Maidah:38).
Dalam
hal ini ada tiga pendapat, pertama, pendapat yang mengatakan nilai atau
kadar barang curian yang wajib dikenakan hukuman potong tangan adalah
seperempat dinar yaitu pendapat dari Imam As-Syafi’i dan pengikutnya atau
sering disebut dengan As-Syafi’iyah .Kedua, pendapat yang
mengatakan tiga Dirham ini adalah pendapat Imam Malik dan Hanbali. Ketiga,
pendapat yang mengatakan nisab sariqah yang wajib dikenakan hukuman had
(potong tangan) sebanyak sepuluh dirham adalah pendapat Imam Hanafi dan
pengikutnya. Pendapat Imam As-Syafi’i dan para pengikutnya (Syafi’iyah)
mengatakan nisab barang curian yang wajib di potong tangan (had)
sebanyak seperempat dinar, berdalilkan kepada Hadits Rasulullah Saw berikut
ini:
عن
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال: لا تقطع يد السارق الا
ربع دينار فصاعدا (رواه المسلم)
Artinya : Dari Aisyah r.a.,
dari Nabi SAW bersabda: jangan potong tangan orang yang mencuri kecuali barang
yang di curinya bernilai (sampai harganya) seperempat Dinar atau
lebih.(H.R.Muslim). (Imam Muslim, Shahih Muslim
(Beirut: Dar al Fikr, 1994), hal.208).
Mazhab Malik dan Hanbali
serta pengikut-pengikutnya mengemukakan tentang kadar nisab pencurian yang
dapat dipotong tangan yaitu tiga Dirham. Golongan ini berdalilkan kepada Hadits
Rasulullah SAW yaitu;
عن عبد الله بن عمر
قال : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: قتقطع يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
(رواه مسلم)
Artinya :
Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Nabi SAW telah memberikan hukuman
potong tangan terhadap orang yang mencuri (mijan) yang harganya bernilai tiga
Dirham.(H.R.Muslim). (Imam Muslim, Shahih Muslim…, hal.
209).
Adapun Imam Hanafi
berpendapat, bahwa nilai / kadar barang curian yang wajib di kenakan hukuman had
(potong tangan) adalah satu Dinar atau sepuluh Dirham atau senilai dengan salah
satu keduanya. Adapun dalil yang di pakai oleh Imam Hanafi adalah sebagai
berikut:
عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا تقطع فيما دون عشرة
دراهم.(رواه أحمد)
Artinya
: Dari Abdullah bin Umar r.a., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak boleh
potong tangan orang yang mencuri harta benda yang tidak sampai nilainya sepuluh
dirham. (H.R. Muslim). ( Imam Ahmad bin Hambal, Musnad
Ahmad bin Hanbal, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 118).
Dari uraian Surat Al Maidah
ayat 38 dan Hadits-hadits di atas maka dapat di pahami bahwa hukuman potong
tangan (had) merupakan suatu keharusan yang wajib diterima oleh seorang
pencuri apabila perbuatan tindak pidananya telah sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. Dalah fiqh Syafi’iyah Hukuman potong
tangan (had) terhadap pelaku tindak pidana pencurian dapat dilaksanakan
apabila kadar atau nilai barang yang dicuri tersebut telah mencapai harga ¼ Dinar.
Kalau nisab ini
di kurskan / dibandingkan dengan harga rupiah, maka jalan yang harus di tempuh
adalah dengan membandingkan jumlah ¼ Dinar kedalam ukuran Gram, jumlah 1 Dinar
adalah 4,8 Gram, untuk jumlah ¼ Dinar adalah ¼ x 4,8 Gram. Jadi jumlah ¼ Dinar
adalah 1,2 Gram. Apabila harga 1 Gram emas Rp.240.000.00 maka jumlah 1,2 Gram
adalah Rp.240.000.00 x 1,2 = Rp 288.000.00. Dari sini jelas bahwa nisab pencurian yang di hukum dengan
potong tangan kalau dirupiahkan adalah Rp.
288.000.00.
Imam Syafi’i
menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara Hadits riwayat Bukhari
dan hadits riwayat Muslim tentang kadar barang curian. Karena 1 (satu) Dinar
pada ketika itu (ketika Nabi memotong tangan pencuri) sebanding dengan 12 (dua
belas) Dirham. Jadi jumlah dari ¼
Dinar adalah ; 12 x ¼ = 3 Dirham. (Ibn Hajar Al Haitami, Ibn Hajar Al Haitami, Tuhfah
Muhtaj, Jilid IX, Cet XII, (Beirut: Dar Fkr, t.t.), hal.146).Hadits Riwayat
Thabrani dari Ibn Mas’ud yaitu:
عن إبن مسعود أن رسول الله صلي الله
عليه وسلم قال: لا تقطع إلا في عشرة دراهم .(رواه الطبرني)
Artinya
: Dari Ibn Mas’ud r.a., Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh dipotong tangan
pencuri, kecuali barang-barang yang dicurinya bernilai sepuluh
dirham.(H.R.Thabrani). ( Jalaluddin Abdurrahman bin Abubakar
as-Suyuthi, Al-Jami’ ash-Shaghir, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),
hal. 217).
Unsur-Unsur Pencurian
Untuk menguraikan unsur-unsur pencurian dan analisis
perbedaan dan persamaannya, maka terdapat tiga hal yang harus di kaji. Pertama
pelaku pencurian (السارق), kedua barang yang di curi (المسروق) dan adanya perbuatan untuk mencuri (السرقة) . Ketiga hal ini merupakan unsur-unsur
pokok dalam tindak pidana pencurian. Dalam fiqh syafi’iyah syarat bagi pencuri
yang dikenakan hukuman had (potong tangan) adalah baliqh (dewasa),
berakal, melazimi bagi sebuah ketetapan hukum Islam (orang yang diberlakukan
hukum Islam apabila ia melakukan perbuatan yang dilarangan dalam hukum Islam
seperti orang yang beragama Islam dan kafir zimmi), atas kehendak
sendiri dan mengetahui bahwa perbuatannya diharamkan dalam agama.
Dalam K.U.H.P tidak ada pengecualian hukuman bagi tindak
pidana pencurian yang belum dewasa sebagaimana disebutkan dalam K.U.H.P pasal
45.Yurisprudensi MA no 42/Kr/1965 menyatakan bahwa penghukuman tertuduh yang
belum berumur 16 tahun dengan hukuman 7 tahun karena bersalah melakukan
pembunuhan, tidak bertentangan dengan pasal 45 KUHP, karena hukuman tersebut
masih di bawah maksimum bagi anak di bawah umur dan dalam pasal 45 KUHP. Dalam
pelaksanaannya ada tiga Alternatif yang dapat di pilih oleh hakim dalam menghukum anak yang bersalah.
Syarat-syarat
Terhadap Pelaku Pencurian yang dikenakan potong Tangan
1.
Berdasarkan
Fiqh Syafi’iyah
A.
Mukallaf
Mukallaf merupakan salah satu syareat untuk dapat diancam
hukuman had terhadap para pelaku tindak pidana mencuri, tanpa memandang
kepada jenis kelaminnya, (laki-laki atau perempuan), martabatnya (hamba sahaya
atau merdeka), dan juga agamanya (muslim ataupun dzimmi).Orang gila atau
anak-anak jika melakukan pencurian mereka tidak dapat diancam dengan hukuman had,
karena keduannya bukan mukallaf, hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Rusyd,
yaitu; pelaku pencurian yang dapat diancam dengan hukuman had (potong
tangan) adalah orang yang mencuri itu mukallaf (dewasa dan berakal). Maka anak
kecil dan orang gila yang mencuri tidak dapat diancam dengan hukuman had,
karena keduanya bukan mukallaf. Hal tersebut tidak terkecuali, baik dia orang
merdeka / hamba sahaya, laki-laki / perempuan, muslim atau dzimmi. ( Ibn
Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid III, (Semarang: Asy-Syifa’, t.t.),
hal.649).
Dari pendapat ini, dapat dipahami bahwa para pelaku
pencurian yang dapat diancam dengan hukuman had yaitu harus orang
mukallaf. Hal ini merupakan salah satu syarat penjatuhan hukuman terhadap
pelaku tindak pidana pencurian. Apabila ia belum dewasa dan atau ia tidak
berakal, tidak dapat diancam dengan hukuman had, karena ia tidak
termasuk kedalam kategori mukallaf (dewasa dan berakal).
B.
Kehendak
Sendiri
Seperti tindak pidana lainnya, terdapat unsure kesengajaan
untuk memiliki barang tersebut atau ada i’tikad (niat) jahat pelakunya. Hal ini
terbukti bila si pelaku mengetahui bahwa hukum mencuri itu haram, tetapi tetap
saja ia melakukan perbuatan mencuri. Seandainya barang atau harta tersebut
terbawa tanpa di sengaja, walaupun dalam jumlah yang besar atau mencapai nisab,
maka tidak dianggap sebagai jarimah pencurian, melainkan karena
kelalaian dan hukumannya pun hanya sekedar peringatan untuk berhati-hati. Dengan
demikian, pelaku tindak pidana pencurian dapat diancam dengan hukuman had
apabila tindakan pencurian itu dilakukan atas kehendaknya sendiri bukan karena
adanya unsur paksaan dari pihak yang lain.
Bila ia dipaksa untuk mencuri maka ia tidak dapat di kategorikan sebagai
pencuri yang harus diancam dengan hukuman had, karena paksaan itu
menghilangkan kehendaknya sendiri sehingga ia tidak digolongkan kepada orang
yang di takhlif kan
- Menurut Hukum Positif
A. Sengaja
Dalam delik
pencurian perbuatan yang di lakukan itu haruslah secara sengaja. Tindakan
mengambil yang disebutkan dalam pasal 362 KUHP “ Barang siapa mengambil“ dan
digabungkan dengan kalimat “Dan dengan maksud untuk memilikinya “ memberikan
suatu pengertian bahwa harta / barang yang di curi tersebut belum ada dalam
kekuasaannya. (Sugandi, KUHP Dengan
Penjelasannya, (Surabaya: Usaha
Nasional, 2000), hal. 250).
Dari penjelasan di atas, jikalau seseorang
mengambil suatu barang karena keliru tidak dikatakan pencurian, adapun orang
yang menemui barang di jalanan kemudian ia mengambilnya, maka tindakan orang
tersebut kalau ketika mengambil dengan maksud memiliki, perbuatan tersebut di
golongkan kedalam kategori pencurian. Maka yang membedakan perbuatan itu
tergolong kedalam pencurian atau tidak adalah berada pada maksud seseorang
ketika mengambilnya. Seseorang yang mencuri karena dipaksa oleh orang lain tidak
dapat dihukum karena perbuatan yang ia lakukan tidak berdasarkan
kesengajaannya. Ini sesuai dengan Pasal 48 KUHP “Barang siapa melakukan
perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”. Untuk lebih jelas tentang
arti sengaja maka kita akan melihat Memori Penjelasan ( Memorie van
Toelichting ) Belanda tahun 1886. Memori ini (MvT) mempunyai arti yang
sangat penting bagi KUHP Indonesia karena KUHP Indonesia bersumber dari KUHP
nya Belanda. Dalam memori ini dijelaskan bahwa “sengaja (opzet) berarti
‘de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdriif” (
kehendak yang di sadari yang di tujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). (Andi
Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hal.106). Jadi Maksud dari
sengaja dalam delik pencurian ini adalah suatu perbuatan pencurian yang
dilakukan dengan adanya kehendak dan secara sadar.
B. Melawan hukum
Perbuatan pencurian yang dikenakan hukuman
adalah pencurian yang dilakukan dengan melawan hukum. Maksud dari melawan hukum
perbuatan melanggar hukum (rechtsdelict) atau melanggar undang-undang (wetsdelict).
( Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung: CV Armico, 1985), hal.
156).
Perbuatan melanggar hukum dikenal juga dengan “delik” yaitu rangkaian
perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum
lainnya, yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat di pertanggung
jawabkan. Perbuatan orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan seperti orang
gila, tidak dikatakan melawan hukum. Perbuatan alat negara yang menginterogasi
menangkap dan menahan orang tidak bisa dikatakan melawan hukum karena perbuatan
tersebut sesuai dengan undang-undang pasal 21 KUHAP. (Andi Hamzah, Azas-Azas
Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1994), hal.131). Dalam pasal 362 KUHP melawan
hukum merupakan bagian inti dari sebuah delik, karena secara langsung di
jelaskan dalam rumusan delik, yaitu pada kalimat “…dengan maksud akan memiliki
barang itu dengan melawan hak, dan hukum…”. Di Indonesia arti melawan hukum
adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan
demikian.
Relevansi Hukuman Potong Tangan
Dalam Hukum Positif
Membahas relevansi hukuman potong tangan diterapkan dalam
hukum positif terlebih dahulu harus diketahui adalah ada tiga sistem hukum yang
berlaku di Indonesia yaitu: sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan sistem
hukum Barat. Sistem hukum Adat merupakan sistem hukum yang tertua di Indonesia , karena ia lahir sejak adanya manusia
di Indonesia Indonesia
Menurut Prof.Dr.Muladi,SH, secara teoritis undang-undang
syari’ah Islam tidak dibenarkan di Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia
Asumsi yang kedua adalah; dalam berhubungan dengan
Tuhannya (Ibadat mahdhah) Islam tidak
membenarkan mencampur adukkan ibadah ritual formalnya dengan agama lain. semua itu
terserah kepada masing-masing pemeluk agama untuk memilih mana ajaran yang
dianggap cocok dan di yakininya. Pemerintah juga tidak bisa memaksa untuk
memeluk agama tertentu karena bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi dalam
hubungan antara sesama manusia dan dengan pemerintah Islam tidak menutup pintu
terhadap adanya pemeluk agama lain yang ingin memutuskan hukum berdasarkan hukum
Islam, sebagaimana telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Prof.Dr. Hazairin (ahli hukum) mengatakan bahwa dalam pasal
UUD 1945 terkandung prinsip antara lain tidak boleh dibuat peraturan yang
bertentangan dengan kaidah agama, dan negara berkewajiban menjalankan syari’at
agama-agama. (Hazairin, Demkrasi
Pancasila, (Jakarta: Bina Aksara, 1985),
hal. 33-34).Pendapat ini sesuai dengan isi TAP MPR RI No IV/ MPR/ 1999
tentang GBHN, Bab IV Arah Kebijakan penetapan hukum nasional yaitu “ Menata
sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati
hukum agama dan hukum adat...”. Pasal
18B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa “ Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Dari
penjelasan ini dapat diketahui bahwa UUD 1945 mengakui dan menghormati
pluralisme hukum dalam masyarakat. Untuk meng-implementasikan hal ini,
pemerintah perlu untuk membuat sebuah kebijakan politik, seperti kebijakan
otonomi. Dengan adanya pluralisme hukum, maka berkembanglah hukum nasional
Indonesia seperti penyelesaian hukum melalui Mahkamah Syari’ah di Provinsi NAD. Perkembangan hukum melalui jalan
perundang- undangan (melalui badan-badan legislatif) sangat lamban, namun hukum
dapat pula secara sah lahir diluar prosedur perundang-undangan, yaitu melalui
yurisprudensi dan conversi ( melalui keputusan-keputusan hakim dan melalui
hukum publik yang tidak tertulis). Sebelum menjadi hukum positif, syari’at
Islam membutuhkan formulasi dalam bentuk kode hukum Islam yang siap pakai
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk maksud tersebut sebagai salah satu hukum Islam Hukuman potong tangan harus
diformulasikan terlebih dahulu dalam kode hukum Islam yang siap pakai, sehingga
relevan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
Kesimpulan
Pencurian merupakan salah satu jenis perbuatan
pidana atau jarimah yang saasarannya adalah perampasan harta benda milik orang lain dengan cara
melawan hukum. Dalam fiqh Syafi’iyah pelaku pencurian dikenakan hukuman had potong
tangan apabila tindakan yang dilakukan telah memenuhi beberapa syarat, yaitu
pelakunya orang yang mukallaf, dilakukan dengan kehendak sendiri, tidak
ada Syubhat pada harta yang di curi, dan sampai nisab. Adapun kadar
nisab barang curian menurut Syafi’iyah adalah ¼ Dinar. Menurut Imam Syafi’i
ketentuan kadar 3 Dirham yang terdapat
dalam Hadits riwayat Muslim sebenarnya sebanding dengan jumlah ¼ Dinar yang ada
dalam riwayat Bukhari, karena satu Dinar pada masa Nabi yaitu ketika Nabi
memotong tangan pencuri sebanding dengan 12 (dua belas) Dirham. Jadi junlah
dari ¼ Dinar adalah : 12 x ¼ = 3 Dirham. Jumlah ¼ Dinar adalah 4,8 Gram emas.
Jadi, ¼ Dinar adalah sebanding dengan 1,2 Gram emas. Dalam KUHP pelaku tindak
pidana pencurian tidak di hukum dengan hukuman potong tangan, tetapi apabila
delik tindak pidana pencurian telah
terpenuhi maka di hukum dengan hukuman kurungan badan (penjara). Sebagaimana yang
dimaksudkan dalam KUHP pasal 362. Adapun delik pencurian yaitu; sengaja,
melawan hukum, berupa suatu barang, barang yang dicuri seluruhnya atau
sebahagiannya adalah milik orang lain. Dalam hukum positif tidak dikenal dengan
harta syubhat.
Pemberlakuan hukuman potong tangan
bagi pencuri dalam hukum positif dimungkinkan dan sangat relevan sebagaimana
penetapan hukuman mati bagi para teroris dan kasus psitropika berat, dan
seperti pemberlakuan hukuman cambuk bagi pelaku khalwat, mesum dan khamar.
Pemberlakuan hukum Islam dalam hukum positif merupakan upaya eksitensi yaitu mengeksiskan kembali hukum Islam di Indonesia
sebagaimana telah ada sebelum kemerdekaan. Namun ada beberapa ketentuan yang harus di perhatikan, Pertama; pemberlakuan
hukum terhadap seluruh penduduk Indonesia
No comments:
Post a Comment